KEBIJAKAN UMUM VENDOR

PT BHANDA GHARA REKSA (PERSERO)

 

Kebijakan Umum Vendor PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) (“BGR ”) adalah :

  1. BGR mengutamakan pengadaan secara langsung ke pabrikan, distributor resmi atau agen tunggal dan menghindari penggunaan perantara yang tidak memberikan nilai tambah.
  2. Vendor yang berpartisipasi dalam proses pengadaan barang/ jasa di BGR diwajibkan memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut :
    1. Memiliki keahlian, pengalaman dan kemampuan finansial, teknis dan manajemen sesuai bidang usahanya.
    2. Memiliki resources (fasilitas, SDM, alat produksi, dan sumber lain) yang sesuai dengan kategori.
    3. Bidang usahanya dalam menunjang kegiatan operasional.
    4. Diutamakan berbadan hukum.
    5. Tidak sedang dikenakan sanksi hukum atau terlibat kasus hukum yang dapat berdampak pada kegagalan operasional BGR.
  3. Vendor wajib tunduk pada peraturan dan persyaratan yang berlaku di Indonesia serta Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di BGR
  4. BGR menetapkan Daftar Rekanan Mampu (“DRM”) yang akan digunakan dalam pengadaan rutin dan non bidding. Vendor dalam DRM merupakan Vendor yang telah dinyatakan lulus proses evaluasi yang dilakukan oleh BGR. Keputusan BGR mengenai penetapan Vendor dalam DRM bersifat mutlak, tidak dapat diganggu gugat oleh Vendor dan pihak manapun.
  5. Vendor yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai DPM wajib memenuhi seluruh ketentuan pendaftaran yang dipersyaratkan BGR, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BGR.
  1. Setiap Vendor yang ditetapkan dalam DRM diberikan password. Vendor bertanggung jawab atas penjagaan kerahasiaan password-nya dan bertanggung jawab atas transaksi dan kegiatan lain yang menggunakan akun miliknya. Vendor setuju untuk segera memberitahukan kepada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) sebagai pengelola situs https://eproc.bgrlogistics.id apabila mengetahui adanya penyalahgunaan akun miliknya oleh pihak lain yang tidak berhak dan/atau jika ada gangguan keamanan atas akun miliknya itu. BGR tidak bertanggungjawab atas risiko yang timbul akibat kecerobohan, kelalaian, dan kesalahan Vendor dalam menjaga kerahasian passwordnya.
  2. Setiap vendor dapat terdaftar maksimal pada 3 jenis bidang usaha umum / kategori dalam DPM.
  3. Dalam upaya mendorong peningkatan kinerja Vendor, BGR menetapkan Sistem Penilaian Kinerja Vendor untuk memastikan mutu dan juga perbaikan berkelanjutan. BGR akan melakukan evaluasi kinerja Vendor bedasarkan kriteria yang ditetapkan, antara lain meliputi aspek kualitas, service, dan delivery dalam penyediaan barang / jasa di BGR. Hasil evaluasi kinerja Vendor akan menjadi dasar dalam penetapan reward dan punishment serta review keberadaan Vendor dalam DRM.
    Apabila kinerja Vendor berada di bawah standar BGR (tidak memuaskan) maka BGR berhak untuk tidak mengikutsertakan Vendor tersebut pada proses pengadaan berikutnya atau mengevaluasi keberadaan Vendor dalam DRM.
  4. BGR berhak mengakhiri status Vendor pada DRM, tanpa keberatan dan/atau gugatan dari Vendor, apabila :
    1. Vendor mengalihkan pekerjaan tanpa persetujuan dari BGR.
    2. Vendor mengundurkan diri secara tertulis atau melalui surat elektronik dengan mengirimkan surat pengunduran diri dari daftar Vendor yang ditujukan ke General Affairs & Procurement BGR;
    3. Vendor melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Peraturan yang berlaku di BGR
    4. Vendor tidak aktif berpartisipasi dalam pengadaan di BGR;
    5. Penilaian kinerja Vendor di bawah standard BGR secara berulang atau mengakibatkan kerugian dan terganggunya kegiatan operasional BGR;
    6. Adanya perubahan atau penyesuaian jenis bidang usaha yang dikelola dalam DRM.
  5. Vendor bersedia diberikan sanksi tanpa keberatan dan/atau gugatan dari Vendor, apabila melakukan pelanggaran dengan kriteria sebagai berikut:
    1. Kategori Merah (RedList),
      Penentuan Red List berdasarkan kriteria sebagai berikut :
      • Memasok barang atau melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
      • Menolak melaksanakan pekerjaan setelah ditunjuk sebagai pemenang.
      • Mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain tanpa persetujuan dari BGR .
      • Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan/atau memenuhi pembayaran yang dikenakan sampai batas waktu yang ditentukan.

        Sanksi Pelanggaran:
        BGR berhak memberikan surat peringatan yang menyatakan tidak diperbolehkan mengikuti 2 kali proses pengadaan pada seluruh kategori dimana Vendor terdaftar.
         
    2. Kategori Hitam (Black List),
      Penentuan Black List berdasarkan kriteria sebagai berikut :
      • Terlibat dalam praktek Korupsi atau persekongkolan untuk mengatur harga diantara sesama peserta atau dengan karyawan BGR.
      • Melakukan gratifikasi kepada karyawan BGR.
      • Memalsukan/mengubah dokumen atau memanipulasi data.
      • Memasok barang palsu yang dibuktikan oleh pernyataan dari instansi yang berwenang/pabrik/agen.
      • Memasok barang yang berasal dari tindak pidana atau dilarang oleh hukum.
      • Tidak dapat memenuhi permintaan barang/jasa sesuai ketentuan kontrak yang telah disepakati dan berakibat fatal bagi operasional BGR Indonesia.
      • Terlibat dalam kegiatan pelanggaran hukum
      • Penyalahgunaan dokumen untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan proses pengadaan dan/atau tidak berhubungan dengan proses pekerjaan, tanpa seijin BGR.
      • Melakukan atau mempublikasi informasi yang tidak benar yang dapat merugikan BGR.Membocorkan/melanggar kerahasiaan informasi tentang BGR yang menurut hukum seharusnya dirahasiakan oleh Vendor.

        Sanksi Pelanggaran:
        • BGR melarang vendor yang terdaftar pada status blacklist untuk mengikuti pengadaan di BGR.
        • BGR berhak  mengumumkan status Blacklist bagi Vendor terkait di website e-Procurement BGR.
  1. BGR berhak memperbaiki, menambah, atau mengurangi ketentuan ini setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Setiap Vendor terikat dan tunduk kepada ketentuan yang telah diperbaiki/ditambah/dikurangi.